ronaldweinland.info History PERKAP NO 8 TAHUN 2012 PDF

PERKAP NO 8 TAHUN 2012 PDF

Thursday, July 11, 2019 admin Comments(0)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan . Perkap Nomor 8 tahun pdf. beberapa peraturan UU No 2 tahun , UU No 8 Tahun , KUHP, UU No. 30 Tahun tahun , dan Peraturan Kapolri No 14 tahun Penerapan. PERATURAN-KAPOLRI-NOMORTAHUNTENTANG-TATA-CARA- PENYADAPAN Peraturan-Kaporli-NoTahunTentang-Implementasi- Prinsip-Dan-Standar- Peraturan-MK-NoTahunTentang-Pembubaran ronaldweinland.info, , 83K . ronaldweinland.info, , M.


Author:KATHALEEN JACOBSOHN
Language:English, Spanish, Portuguese
Country:Ethiopia
Genre:Lifestyle
Pages:538
Published (Last):08.08.2015
ISBN:851-5-54843-936-2
ePub File Size:29.77 MB
PDF File Size:13.23 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:39536
Uploaded by: NEWTON

peraturan kapolri nomor 8 tahun pdf. Quote. Postby Just» Tue Jan 29, am. Looking for peraturan kapolri nomor 8 tahun pdf. Will be. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN TENTANG PENGAWASAN DAN. Peraturan Polri Nomor 15 Tahun Tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun tentang.

Sun Mar 24, 8: Forum 3. Search Advanced search. Quick links. Post Reply. Will be grateful for any help!

Secara yuridis UU No. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang.

Tahun pdf 2012 8 no perkap

Undang-undang nomor 2 Tahun tentang pengadaan tahan,?? Detail Peraturan. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari. PP 2 tahun tentang Hibah Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang. Training ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta menyangkut aspek hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai amanat UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak.

Jaringan Dokumentasi dan. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali?? Pengadaan Tanah. Isu Kepentingan Umum Dalam Undang??? Judul : Undang-undang No. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2?? Undang-Undang Nomor 8 Tahun. Namun, secara empiris, yang diatur dalam Undang-Undang No. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah masih berlaku disebabkan oleh undang-undangnya belum diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab. Pidana Korupsi Page 2?? Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

No Events. Oleh Imam Koeswahyono. Artikel ini bertujuan untuk menelaah?? Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian 2. Baca selengkapnya Undang Undang No. Line Number: Lembaran Negara?? Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang?? Polisi kejar ibu kandung yang menyuruh anaknya menjemput paket sabu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang?? Umum yang ditindaklanjuti dengan?? Undang-undang UU No. Pengujian Republik Indonesia Tahun ;. Message: Undefined variable: imgcaty.

Materi Pelatihan: Undang-Undang No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat 3 , Pasal?? Undang-Undang Nomor 64 Tahun tentang Pembentukan. Peraturan Pasal 2. Pengesahan Undang-Undang No. Negara Republik Indonesia Tahun ;. Undang-Undang No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Tahun tentang Penanganan Konflik Sosial;. Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang?? Undang undang tersebut di pertegas peraturan Presiden nomor tahun tentang Kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 2 tahun tentang??

Meskipun telah dibubarkan?? Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang?? Indonesia didirikan pada tahun oleh para praktisi dibidang K3. Silahkan download UU No. Pengertian dan definisi Pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang No. View UU No 2 tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan.

Tahun tentang Partai Politik;. Tahun Tentang Pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengatasi polemik ini dibentuklah Undang-Undang No. Maka dari itu dalam UU No. Di mana, pada pengadaan tanah untuk?? Sumber 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Pengadaan. Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-. Daerah Istimewa Jogjakarta?? Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat 3 dan. Proses dan tahapan penetapan lokasi tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU No 2 Tahun Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara??

UU RI No. Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;. Adapun bunyi UU Nomor 22 Tahun pasal 74 sebagai berikut:. Umum, perlu menetapkan Peraturan?? Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara.

Pdf perkap 2012 no tahun 8

Persoalan Perdagangan Orang terkait erat dengan keamanan manusia Human Security , yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan individu, keamanan lingkungan, keamanan sosial, dan keamanan politik. Tidak terpenuhiya hak-hak perempuan terkait dengan Human Security, akan memicu kerentanan perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Dalam situasi konflik, perempuan seringkali menjadi target dari tindak kekerasan, sebagai salah satu strategi untuk penundukkan atau pelemahan para pihak yang berkonflik.

Penggunaan kekerasan seksual merupakan salah satu senjata untuk melumpuhkan lawan dalam konflik. Kerentanan perempuan dalam wilayah dan situasi konflik, menuntut adanya tindakan khusus untuk menanggapi kerentanan tersebut.

Lebih jauh, penanganan konflik juga menempatkan masyarakat dan penyintas survivor untuk berperan aktif dalam pencegahan, penganggulangan konflik serta pemulihan situasi dan kondisi paska konflik. Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam tahap sebelum, pada saat dan setelahkonflik, yaitu, antara lain Peningkatan keterwakilan perempuan dalam semua tingkatan di pada lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme di tingkat nasional, regional dan internasional untuk pencegahan, pengelolaan dan resolusi konflik.

Pengintegrasian gender perspektif dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan memastikan bahwa operasi dilapangan mempertimbangkan komponen gender. Memastikan bahwa semua aktor yang melakukan negosiasi dan melaksanakan kesepakatan damai mengadopsi perspektif gender, termasuk : a.

Kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak perempuan selama repatriasi dan penempatan, rehabilitasi, reintegrasi dan rekonstruksi paska konflik. Memberikandukunganpadaperempuanlokaluntukmembanguninisiatifmenciptakan perdamaian, proses-proses adat untuk rekonsiliasi konflik dan melibatkan perempuan sejak dari perencanaan hingga mekanisme pelaksanaan kesepakatan damai.

Meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghornati dan melaksanakan hukum internasional yang melindungi hak perempuan dan anak perempuan- terutama warga sipil, antara lain : Geneva Convention dan protokol tambahan Additional Protocol , Refugee Convention dan Protocol , CEDAW dan optional protocol , Convention on the Right of Children Rights, dan Statuta Roma. Semua pihak yang berkonflik harus mengambil tindakan penting untuk melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan, pelecehan seksual dan semua bentuk kekerasan di wilayah konflik.

Memastikan dilaksanakannya tanggung jawab negara untuk mengakhiri impunitas dan menghukum pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Memastikan bahwa tempat pengungsian atau tempat tinggal dirancang berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan. Mendorong dilibatkannya dalam perencanaan untuk pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mempertimbangkan adanya perbedaan kebutuhan eks-kombatan laki- laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 UU No 24 Tahun ini disebutkan bahwa salah satu bentuk bencana adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Padahal setiap jenis bencana memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan penanganan secara berbeda pula. Dari sisi kelembagaan, penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dibentuk permanen sebagai lembaga pemerintah non departemen setingkat kementerian.

Dari sisi analisis gender, seluruh tahapan penanganan bencana bersifat netral gender atau tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. UU PKS, ditujukan khusus untuk mengatasi konflik sosial.

Dari sisi kelembagaan, penanganan Konflik sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemda. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik social adalah lembaga bersifat ad hoc sementara dan penggunaannya merupakan opsi terakhir, setelah penggunaan kelembagaan lain gagal dalam menyelesaikan konflik. Kebutuhan akan hadirnya UU khusus untuk penanganan konflik, dilatarbelakangi banyaknya daerah rawan konflik dan meningkatnya kasus konflik di Indonesia. Kementerian Sosial mencatat ada 2.

Namun peran serta perempuan dalam pencegahankonflik dan perundingan Perdamaian belum diatur dalam undang-undang tersebut. Demikian juga halnya dengan peran perempuan dalam penyelesaian konflik melalui Sindonews. Sedangkan penyelesaian melalu mekanisme adat tidak mensyaratkan keterwakilan perempuan. Jika dilihat dari sisi aktor dalam penanganan konflik, dalam UU PKS, aktor utama yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik adalah pemerintah.

Polisi bukanlah aktor utama dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah dan Pemda merupakan aktor utama dalam penanganan konflik sosial, mulai dari tahap pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meredam potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, membangun sistem peringatan dini yang diatur dalam Pasal 10 hingga menetapkan status konflik hingga pencabutan status konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal Demikian juga pada tahapan paska konflik, Pemerintah dan Pemda berkewajiban melakukan upaya pemulihan paska konflik, melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.

Dalam tahap ini kepolisian memiliki peran sentral, sebab penghentian kekerasan fisik di bawah koordinasi dan dikendalikan oleh Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal Polri adalah pengemban fungsi kepolisian. Sedangkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini berarti, dalam konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peran Polri tidak dapat difungsikan hanya pada satu tahapan Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia - tertentu saja, apalagi hanya pada tahapan saat konflik kekerasan fisik sudah terjadi,seperti halnya di atur dalam UU PKS.

Namun Polri juga harus memiliki peran pentingdalam upaya pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian paska perundingandamai. Namun kebijakan baru ini masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan antaralain: 1 Komitmen politik dari Pemerintah, Pemda dan kepolisian untuk melaksanakankebijakan tersebut, 2 Pemahaman, kepatuhan dan orientasi petugas di lapangan, 3 Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk aturan pelaksana dan panduan teknis, dan4 Pengetahuan, kemampuan dan kesiapan masyarakat, termasuk kelompok perempuanuntuk berperan aktif dalam penanganan konflik.

Kebijakan Publik yang DiskriminatifDi samping diterbitkannya sejumlah UU yang melindungi dan memberdayakanperempuan serta memenuhi hak-hak perempuan, dalam kurun lima tahun terakhir ini, sampai , sejumlah kebijakan publik di tingkat daerah yang mendiskriminasiperempuan tetap bermunculan. Sesungguhnya, kebijakan yang diskrimintif telah muncul sejak tahun, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahandi daerah. Kemendagri sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengkaji,mengevaluasi bahkan membatalkan suatu Perda, bila dipandang bertentangan denganperaturan perundangan yang yang lebih tinggi, khususnya UU dan UUD , tidakmenggunakan kewenangannya untuk mencabut kebijakan yang diskriminatif terhadapperempuan tersebut.

Ironisnya, kewenangan membatalkan kebijakan di tingkat daerahtersebut digunakan secara konsisten oleh Kemendagri untuk membatalkan Perda yangberpengaruh terhadap ekonomi, terutama retribusi daerah.

Bahkan juru bicara Kemendari, Reydonnyzar Monoek menganggap bahwa Perda-perdatersebut merupakan cara pemerintah untuk melindungi perempuan. Namun Perda diskrminatif terus bermunculan. Dari kebijakan tersebut, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian kebijakantentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan atas alasan moralitas -- 19 diantaranya menggunakan istilah khalwatatau mesum, 35 kebijakan terkait pembatasan jam keluar malam yang pengaturannyamengurangi hak perempuan dalam bergerak.

Perda tentang wajibbusana secara langsung membatasi perempuan, dengan menentukan pakaian yang harusdikenakan oleh perempuan beragama tertentu atau berstatus tertentu pegawai negeridan siswa sekolah.

Layanan SP2HP.pdf - www.polri.go.id Surat Pemberitahuan...

Pada Tanggal 27 Februari , Lilisditangkap oleh petugas keamanan saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Padahal dia adalah isteri seorang guru SD. Kustoyo, Suaminya terpaksa berhenti dari pekerjaannyasebagai guru karena Pihak sekolah tempatnya mengajar tidak ingin sekolahnya mendapatkan cap burukdari masyarakat karena salah satu pengajarnya memiliki istri seorang Pelacur.

Mereka harus berpindahtempat tinggal beberapa kali karena cap sebagai Pelacur telanjur tersemat pada dirinya. Lilis punsering mendapat perlakuan tidak baik dari para tetangganya. Akibat tekanan tersebut, Lilis mengalamitekanan psikologis dan sakit-sakitan, sampai akhirnya ia meninggal dunia pada Agustus Fifi Aryani, TangerangFifi Aryani menjadi korban salah tangkap.

Peristiwa itu terjadi pada malam di bulan Mei ,ketika satuan polisi pamong praja Satpol PP melakukan razia.

Fifi dikejar satpol PP, karenadianggap melanggar Perda no 8 Tahun Karena ketakutan, Fifi berlari sekencang-kencangnya. Satpol PP tak berhenti mengejarnya. Fifi pun akhirnya tewas karenatenggelam. Putri Erlina, AcehGadis 16 tahun ini bunuh diri, tak kuasa menahan beban tekanan batin yang disandangnya, setelahditangkap Wilayatul Hisbah polisi syariat karena berada dilapangan Merdeka bersama beberaparemaja lainnya pada tengah malam.

Hukum Airsoft Gun di Indonesia

Mereka berada di lapangan sepulang menonton hiburan OrgenTunggal, dan kehabisan angkutan umum menuju pulang. Mereka dianggap melanggar Pasal 5,Qanun no 14 tahun Tentang Khalwat. Meski tidak ditahan dan dipadana, hanya ditangkap,dibawa ke Markas kepolisian, diberi nasihat dan menulis janji untuk tidak berada di luar rumahtengah malam.

Namun peristiwa itu menimbulkan rasa malu yang tidak tertahankan bagi Putrid ankeluarganya. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu Putri cuma mau nonton kibot keyboard-red di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan- kawan Putri. Sekarang Putri gak tau harus gimana lagi, biarlah Putri pigi cari hidup sendiri, Putri gak da gunanya lagi sekarang.

Ayah jangan cariin Putri ya..!! Biarlah Putri belajar hidup mandiri, Putri harap ayah gak akan benci sama Putri, Ayah sayang kan sama putri..??? Kakak sayang sama Aris, maafin kakak ya..

Index of /wp-content/uploads/2014/10

Putri sayang Ayah. Namun nyatanya, tidak satu pun peraturan daerah yang menyudutkan perempuan dan anak- anak perempuan ini dibatalkan. Padahal Perda-perda yang diskriminatif tersebut jumlahnya sudah mencapai ratusan, dan terbukti menjadikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban ketidakadilan.

Berlanjutnya pembuatan perda-perda diskriminatif ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan, terutama Hak hidup dengan bermartabat, hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh persamaan peran dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk tidak mengalami diskriminasi dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, masih sangat jauh dari harapan. Kenyataan ini membuktikan bahwa gagal dan berhasilnya RSK yang sensitif gender tidak hanya ditentukan oleh reformasi di lembaga kepolisian, melainkan juga ditentukan oleh sensitifitas dan keberpihakkan Pemerintah, Pemda, DPR dan DPRD.

Komitmen tersebut, terutama terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang non diskriminatif dan adil gender, dukungan pendanaan bagi sektor keamanan dan pelibatan kepolisian dalam pembuatan peraturan perundangan yang berdampak pada fungsi kepolisian dan keamanan dalam arti luas. Undang-undang No 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana Co, Jakarta, Sindonews.

Terhadap ratifikasi pada konvensitersebut berarti Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam bentuk apapuntanpa diskriminasi.

Negara akan mengambil semua langkah demi kepentingan terbaikanak. Termasuk beberapa hak anak diantaranya adalah: hak memelihara jati diri dankebangsaannya, hak didengar, berpartisipasi dan menyatakan pandangannya secara bebas,hak berpikir dan berkumpul, beragama, hak sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah juga harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikanuntuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan,penelantaran, eksploitasi, i. Negara juga harus menjamin perlindunganhukum terhadap anak yang diduga dan dituduh melanggar undang-undang hukum pidana. Semua orang dewasa harus melakukan apa yang terbaik untuk anak-anak, dan mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak.

Kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam membuat keputusan yang mungkin mempengaruhi mereka. Semua orang dewasa harus melakukan apa yang terbaik untuk anak-anak, dan mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak Bagian V : Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak II.

Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, jasmani dan rohani, sosial maupun intelektual. Kebijakan perlindungan anak di Indonesia yang terutama harus berlandaskan Pancasila dan UUD untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dasar kebijakan nasional adalah UU PA yang kemudian menjadi dasar perjalanan panjang dan reformatif terkait implementasi dan perbaikan kebijakan pemerintah nasional, daerah serta lembaga eksternal terkait aksi dan program perlindungan anak di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 2ayat 1 Konvensi tersebut, Indonesia menetapkan batas minimum anak-anak untukdiperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Hal tersebut bisa jadimerupakan cerminan tingginya jumlah pekerja anak di Indonesia. Namun, pada intinya,pengesahan tersebut dalam rangka menghapus segala bentuk praktek mempekerjakananak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehinggaakan lebih menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yangmembahayakan keselamatan dan kesehatan anak, mengganggu pendidikan, sertamengganggu perkembangan fisik dan mental anak di Indonesia.

Pengesahan tersebut didasarkan pada bukti empiris bahwa perempuandan anak-anak cenderung menjadi korban tindak pidana penyeludupan dan perdaganganorang yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Peraturan ini kembali menegaskan hak anak untuk memperolehpendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

peraturan kapolri nomor 8 tahun pdf- Thread - PDF Ebooks

Peraturan inimengacu pada Pasal 11 ayat 1 UU No 20 Tahun tentang Sistem PendidikanNasional yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikanlayanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Padatataran teknis, Peraturan Menteri di atas diimplementasikan dalam bentuk Rencana AksiNasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di tingkat daerah oleh Pemerintah antaupunkelompok-kelompok kerja daerah. Pasal 1 Ayat 3 menyebutkanbahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan, korban terutamakonflik sosial adalah wanita dan anak-anak. Hal tersebut dikarenakan ketidakmatangan masyarakat dalam memaknai demokrasi,pemerintahan yang buruk bad governance , penegakan hukum yang timpang, danrendahnya perkembangan ekonomi. UU PKS tersebut diharapkan dapat menjadi solusiefektif dan efisien penanganan dan perlindungan korban konflik, dalam hal ini anak-anak.

Hak-Hak Anak dan Reformasi Sektor KeamananAnak adalah individu berkembang yang memiliki potensi kontribusi luar biasa besaruntuk perkembangan masyarakat sosial di masa yang akan datang. Mereka terlihat dimana-mana, namun sayangnya tidak dalam potret kekuatan melainkan simbol korbanpenderitaan akibat bencana alam atau bencana kemanusiaan semisal, perang dan konfliksosial.

Juga ironis ketika menyadari bahwa, selainwanita, korban terutama bencana alam dan kemanusiaan di seluruh dunia anak-anak,namun pengalaman, ketakutan, prioritas serta pengharapan mereka tidak pernah menjadisuara dalam pembuatan kebijakan.

2012 tahun no perkap pdf 8

Di Indonesia sendiri, angkapemenuhan perlindungan hak-hak anak masih jauh dari ideal, seperti yang terekamdalam tabel dibawah ini Lihat di Nosworthy, David Ed. Kondisi-kondisi yang umumnya ada di daerah konflik adalah ketidakperhatian masyarakat terhadap perkembangan potensi anak-anak dan remaja, aksesminim terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan yang susah atau tingkat pengangguranyang tinggi, kemiskinan, serta pertikaian politis.

Siklus buruk vicious cycle konflik sosial terus berulang karena mereka bisamenjadi agen destabilisasi faktor bagi lingkungan sosial. Hal tersebut tentunya merupakantantangan institusi penegakan hukum.

Pada kasus ini, dimana anak-anak menjadi pelakutindak kejahatan, penegakan hukum seharusnya disertai pertimbangan khusus.